Aplikasi E-Kinerja (SKP Online) Dievaluasi Oleh KPK

Bertempat di Aula Polibu Kantor Gubernur Prov. Sulteng, pada Senin, 3 September 2018 dilangsungkan Rapat Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi antara pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Prov. Sulteng). Rapat dibuka dan dipandu oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Organisasi Setda Prov. Sulteng, Mulyono, SE, Akt, MM. Pihak KPK diwakili oleh pejabat pada Kedeputian Pencegahan KPK Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgab), Nexio Helmus.
Kepala BKD Sulteng, Zubair, S.Sos, M.Si, berkesempatan hadir mengikuti rapat tersebut bersama pejabat JPT lainnya, seperti Inspektur Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PMPTSP dan Sekwan DPRD. Ini menunjukkan keseriusan dan dukungan Prov. Sulteng atas upaya pencegahan korupsi di Sulteng.
Objek monev kali ini difokuskan pada sejauh mana penerapan beberapa kebijakan yang telah disepakati oleh Gubernur Sulteng dan KPK dalam upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi di Sulawesi Tengah sejak 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, area kebijakan yang didorong sebagai bagian program pencegahan korupsi terintegrasi di Sulteng antara lain, Manajemen ASN, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP), dan Pengawasan Pemerintahan.
Aplikasi manajemen kinerja elektronik berupa SKP Online yang dikelola oleh BKD Sulteng, sebagai bagian dari manajemen ASN, termasuk hal yang dievaluasi dan dikritisi secara ketat oleh KPK. KPK mengakui bahwa aplikasi ini telah terwujud dan tersosialisasikan di kalangan pegawai utamanya PNS penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penerapan aplikasi ini juga disokong secara yuridis karena telah dimasukkan dalam regulasi daerah (Pergub No. 5/2018 ttg Perubahan Atas Pergub No. 1/2017 ttg TPP).
Walau demikian, KPK tetap menyoal proses implementasi SKP Online dikalangan PNS. KPK mengkhawatirkan antusiasme PNS dalam menyusun dan melaporkan prestasi kerja hariannya menggunakan aplikasi tersebut. Menurut KPK, justru pada titik aktualisasi inilah yang penting. Bahkan lebih jauh, KPK juga melihat adanya kemungkinan formalitas (sekedar melaksanakan kewajiban) dalam penerapannya. Independensi atau komitmen atasan langsung selaku penilai kinerja pegawai penerima TPP, yang tentunya turut mempengaruhi jalannya aplikasi ini, juga perlu menjadi perhatian.
Padahal, keberadaan aplikasi e-kinerja dimaksudkan agar pemberian TPP bisa lebih tepat sasaran. Bukan hanya tepat penerima tapi juga tepat nilai atau sesuai dengan prestasi dan perilaku kerja pegawai bersangkutan. Dengan begitu, penggunaan anggaran TPP bisa semakin efisien dan rasional. Pencegahan korupsi pun bisa tercapai.
Olehnya, sebagaiĀ resume, kepada BKD Sulteng selaku pengelola aplikasi e-kinerja ini dituntut untuk terus melakukan terobosan dan pendekatan yang efektif agar aplikasi SKP Online bisa berjalan secara maksimal dan mampu mendorong keberhasilan upaya pencegahan korupsi di daerah.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *